Anggota DPR RI Sohibul Iman (F-PKS) mengatakan, Fraksi PKS memahami  kajian yang dilakukan Pemerintah untuk menunda implementasi kebijakan pengaturan BBM Bersubsidi, namun ada beberapa catatan penting terkait keputusan yang harus dilakukan oleh Pemerintah

“Yang pertama, Pemerintah harus memberikan bukti bahwa ada keseriusan untuk pengawasan terhadap konsumsi BBM Bersubsidi. Selama ini Pemerintah selalu bilang ada pengawasan, tapi kenyataannya konsumsi BBM Bersubsidi jebol terus.”jelasnya.

Yang kedua, lanjut Sohibul, pemerintah harus berkomitmen lebih kuat untuk memenuhi Lifting Minyak, karena hal ini sangat terkait dengan kebutuhan Minyak dalam negeri, sehingga mengurangi ketergantungan ekspor.

Berikutnya, Pemerintah juga perlu menentukan dari sekarang, Teknologi apa yang pantas diterapkan untuk pengaturan BBM Bersubsidi ini. Apakah dengan menggunakan Barcode, Smart Card, atau RFID.

Masing-masing Teknologi tersebut pasti punya keunggulan dan kelemahannya. Misalnya Teknologi Barcode, mudah digandakan dan dimanipulasi, atau Smart Card, yang berpotensi untuk berpindah tangan kepada orang yang tak berhak dapat subsidi, namun teknologi RFID, dapat dilakukan bahkan bila 2 hari tidak ada sinyal dan jaringan internet, masih bisa dilakukan operasi pengendalian. Pemerintah harus bisa menjabarkannya dan segera menentukan teknologinya. 

Politisi asal PKS ini juga mengingatkan untuk pengaturan BBM Bersubsidi ini, perlu diperhatikan masalah koordinat Daerah, Waktu dan Jenis Kendaraan. “Yaitu  daerah-daerah mana yang perlu BBM lebih banyak, tentunya daerah yang padat penduduk akan mengkonsumsi BBM lebih banyak. Dan  kapan waktu-waktu yang pemakaian BBMnya meningkat, misalnya saat Lebaran, atau akhir tahun. Juga jenis kendaraan apa saja yang berhak dapat subsidi. Ini semua perlu dikendalikan,”jelasnya. (si)